Close

Terbukti Terlibat Kasus Korupsi Jaksa Agung Resmi Pecat Jaksa Pinangki Sirna Malasari

Sabtu, 7 Agustus 2021. Pukul 00:32 WIB

Jaksa Agung Resmi Pecat Jaksa Pinangki Sirna Malasari

berdaulat.com, Jakarta – Kejaksaan Agung resmi memberhentikan jaksa Pinangki sirna malasari dari pegawai negri sipil (PNS) dengan menerbitkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 185 Tahun 2021 pada tanggal 06 agustus 2021, pemberhentian itu dijatuhkan saat pinangki terbukti bersalah oleh majelis hakim terkait kasus korupsi.


Pinangki adalah PNS yang memiliki jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda bidang pembinaan tahun 2019 hingga 2020. Lalu tercatat sebagai golongan IV dimana besar gajinya diatur dalam PP nomor 30 tahun 2015.

Kemudian dari pada itu Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak  juga menjelaskan, bahwa keputusan jaksa agung tersebut dikeluarkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu mempertimbangkan putusan pengadilan tinggi DKI jakarta nomor 10/Pidsus-TPK/2021/PT DKI tanggal 14 juni 2021. Dimana keputusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap atas nama pinangki sebagai terpidana.

“Dalam putusan tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan,” pungkasnya dilansir dari suara.com

Leonard juga menyebutkan, bahwa dalam keputusan jaksa agung nomor 164 tahun 2020 juga memberhentikan sementara gaji pada pinangki juga memberi hak pada pinangki sementara sebesar 50 persen dari tunjangan yang ia dapat.

”keputusan jaksa agung (nomor 185 tahun 2021) menetapkan memecat atau memberhentikan secara tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari,” pungkas Leonard.

Dalam Konferensi pers tersebut juga, Leonard memastikan bahwa segala fasilitas negara yang ada pada Pinangki selama menjabat sebagai PNS eselon IV telah ditarik atau dicabut sejak keputusan Jaksa Agung Nomor 164 Tahun 2020 dikeluarkan. (bdc/WFI)

scroll to top