Close

MENDIKBUD: Sekolah Tatap Muka Sudah Diperbolehkan, Dengan Adanya Persetujuan Pemerintah Daerah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (MENDIKBUD) Nadiem Makarim menerangkan soal kebijakan sekolah tatap muka di tengah pandemi Covid-19.

Berdaulat.com, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (MENDIKBUD) Nadiem Makarim menerangkan soal kebijakan sekolah tatap muka di tengah pandemi Covid-19. pemerintah telah mengimplementasikan SKB 4 menteri pada 15 Juli 2020 bahwa sekolah yang berada di zona hijau boleh menggelar pembelajaran tatap muka dengan syarat yang sudah di tentukan.

Selanjutnta pada 7 Agustus 2020, pemerintah kembali melakukan penyesuaian dengan mengizinkan sekolah di zona kuning dan hijau boleh menggelar pembelajaran tatap muka.

“Pada Januari 2021, kita mengeluarkan SKB 4 menteri yang bilang di zona apa pun kalau pemdanya mengizinkan dengan persetujuan komite sekolah, sekolah boleh dibuka,” kata Nadiem dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, Kamis (18/3/2021).

Nadiem juga meminta kepada DPR komisi X untuk mensosialisaikan soal peratuan sekolah tatap muka ke masyarakat, agar masyarakat tak lagi bingung dan bertanya tanya soal mengapa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) masih diberlakukan.

“Mohon bantuan Komisi X dan mohon bantuan media untuk menjelaskan bahwa sejak Januari tahun ini, semua keputusan untuk tatap muka sudah diperbolehkan oleh Kemendikbud asal dengan persetujuan pemda. Jadi mohon media menjelaskan ini secara jelas dan lugas bahwa kalau ada masyarakat yang masih bingung kenapa sekolah-sekolah mereka belum buka walaupun mereka di daerah terpencil, walaupun internet susah dan lain-lain, itu adalah prerogatifnya pemda sejak Januari,” jelasnya.

Ia menjelaskan, kebijakan itu diambil untuk mengakomodasi murid-murid yang tidak mampu mengakses internet atau tidak memiliki gawai untuk mengikuti PJJ.

Akan tetapi, Nadiem menyebut jumlah sekolah yang sudah menggelar pembelajaran tatap muka masih sangat rendah yakni 15 persen.

Sekolah-sekolah yang berada di zona hijau dan zona kuning pun sudah dibolehkan menggelar pembelajaran tatap muka sejak pertengahan 2020. Namun, jumlah sekolah yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka di dua zona tersebut juga masih sedikit.

“Di zona hijau saja sekarang saja baru 56 persen dan zona kuning 28 persen, berarti ini adalah keputusannya pemda belum yakin untuk buka sekolah atau berbagai macam alasan lainnya,” kata Nadiem.

Sekolah wajib menggelar kegiatan belajar yang bersifat hybrid dengan memadukan pembelajaran tatap muka dan PJJ.

“Orangtua, wali, dapat memutuskan bagi anaknya tetap melakukan PJJ, boleh, itu opsinya dia, itu haknya orangtua. Walaupun satuan pendidikan sudah memulai tatap muka karena diwajibkan membuka tatap muka, tapi kalau orangtuanya tidak nyaman, tidak bisa dipaksa oleh sekolah,” kata dia. Mendikbud menargetkan opsi pembelajaran tatap muka itu dapat dibuka oleh semua sekolah di Indonesia pada tahun ajaran baru mendatang yang jatuh pada Juli 2021. (bdc/WFI)

scroll to top