Close

Mahasiswa Pemuda Riau Bergerak: Tolak Kedatangan Zulkifli Hasan Ke Riau

Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan Mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2009 - 2014.

berdaulat.com – Pekanbaru. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dikabarkan akan datang ke Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau pada hari Senin, 24 Februari 2020.

Sehubungan dengan agenda Zulkifli Hasan (Zulhas) Mantan Mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2009 – 2014 tersebut, kelompok masa Mahasiswa Pemuda Riau Bergerak (MPRB) menolak kedatangan Zulhas. Neldi Saputra, Ketua Mahasiswa Pemuda Riau Bergerak menyampikan kepada berdaulat.com bahwa mereka telah melakukan kajian dan menyatakan menolak kedatangan Zulkifli Hasan yang diduga sedang tersangkut kasus suap alih fungsi hutan di Provinsi Riau saat menjabat sebagai Mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Dengan sebuah kajian yang sudah kami matangkan akan kasus yang menimpa Zulhas, kami menolak kedatangan Zulhas ke Riau. Selesaikan dulu degan KPK atas kasus suap alih fungsi hutan di riau”, ujar Neldi Saputra kepada berdaulat.com.

Neldi mengatakan, kasus seperti ini sangat rawan terjadi di Riau, dan eksekutornya adalah mereka para Pemangku Jabatan. Neldi juga mengatakan bahwa, penolakkan ini kami tujukan agar tidak ada kemungkinan lobi-lobi persoalan lahan dan hutan di Riau.

Sebelumnya, pada Jumat (14/02/2020) Zulkifli Hasan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Zulhas diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada 2014. Sebelumnya, Zulhas yang juga Wakil Ketua MPR ini tidak memenuhi panggilan pertama KPK pada Kamis (16/01/2020) lalu.

Dalam kasus ini, KPK telah mengumumkan tiga tersangka pada 29 April 2019. Mereka terdiri dari perorangan dan korporasi, yakni PT Palma, Legal Manager PT Duta Palma Group tahun 2014 SRT, dan pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma SUD.

Nama Zulhas sempat disebut dalam konstruksi perkara tiga tersangka tersebut. Pada 9 Agustus 2014 Zulkifli Hasan sebagai Mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyerahkan Surat Keputusan Mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan kepada Gubernur Riau saat itu Annas Maamun. Dalam surat itu, Mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi bila ada kawasan yang belum terakomodir melalui pemerintah daerah.

Seperti yang dirilis oleh CNN Indonesia (14/02/2020), Adapun hubungan antara korporasi dengan dua orang tersangka lainnya, yaitu diduga pertama, perusahaan yang mengajukan permintaan pada mantan Gubernur Riau Annas Maamun diduga tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dimiliki oleh PT Darmex Agro.

Surya diduga merupakan beneficial owner PT Darmex Agro dan Duta Palma Group. Suheri merupakan Komisaris PT Darmex Agro dan orang kepercayaan Surya, termasuk dalam pengurusan perizinan lahan seperti diuraikan dalam kasus ini.

Dalam penyidikan itu, Surya diduga merupakan beneficial owner PT Palma Satu bersama-sama Suheri Terta selaku orang kepercayaan Surya dalam mengurus perizinan terkait lahan perkebunan milik Duta Palma Group dan PT Palma Satu dan kawan-kawan. Korporasi itu telah memberikan uang Rp3 miliar pada Annas Maamun terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014.

Oleh karena tersangka Surya diduga merupakan beneficial owner sebuah korporasi, dan korporasi juga diduga mendapatkan keuntungan dari kejahatan tersebut, maka pertanggungjawaban pidana selain dikenakan terhadap perorangan juga dapat dilakukan terhadap korporasi.

Perkara itu merupakan pengembangan hasil OTT pada 25 September 2014. Dalam kegiatan tangkap tangan itu, KPK mengamankan uang dengan total Rp2 miliar dalam bentuk Rp500 juta dan 156 ribu dolar Singapura kemudian menetapkan tersangka, yaitu salah satunya mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

“Walapun acara lembaga yang dipimpinnya, kita berupaya mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, ini semata untuk nama baik Riau, harapan kami penolakkan dan kritik ini bisa dipertimbangakan oleh pejabat-pejabat Riau, mari bersama-sama kita jaga nama baik Provinsi Riau ini”, tutup Neldi. (red/rls)

scroll to top