Close

Dukung Masyarakat, LBH Studi Kebijakan Publik (SIKAP) Meminta FORKOPIMDA Dairi Tinjau Ulang PT. Dairi Prima Mineral

LBH Studi Kebijakan Publik (SIKAP), Sampaikan pernyataan sikap untuk FORKOPIMDA Kabupaten Dairi

berdaulat.com – Dairi – Tindaklanjuti perjuangan masyarakat yang berada di lokasi dan daerah terdampak dari rencana kegiatan eksplorasi tambang oleh PT. Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi, dengan ini, kami LBH Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) meminta Bupati Dairi, Wakil Bupati Dairi, Ketua DPRD Dairi, Kapolres Dairi dan OPD lainnya untuk bersama-sama mendukung gerakan masyarakat yang menghendaki peninjauan ulang seluruh kegiatan yang sudah dan akan dilakukan oleh PT. Dairi Prima Mineral (DPM) di wilayah Kabupaten Dairi (dan Propinsi Aceh).

Dedi kurniawan angkat, Direktur LBH SIKAP menjelaskan, Walaupun sudah melakukan berbagai aksi/demonstrasi di kantor Bupati Dairi maupun DPRD Dairi, hingga saat ini para pejabat di Dairi lebih mendengarkan aspirasi perusahaan daripada aspirasi masyarakat yang selalu kesulitan memperjuangkan hak-haknya.

“Kami melihat para pejabat yang ada di Kabupaten Dairi ini hanya mendengar aspirasi dan keluhan dari perusahaan saja, namun tidak dengan keluhan masyarakat Dairi”. Ujar Dedi

LBH Studi Kebijakan Publik juga meminta kepada pejabat-pejabat Dairi untuk merealisasikan bukti nyata dan bukan hanya janji-janji manis kepada masyarakat saja.

Dalam hal ini LBH SIKAP juga menyatakan pernyataan sikap terkait permasalahan yang dialami masyarakat terdampak di daerah tambang.

Berikut pernyataan sikap dari LBH Studi Kebijakan Publik kepada FORKOPIMDA Kabupaten dairi:

  1. Meminta Bupati Dairi dan Ketua DPRD Dairi meninjau ulang seluruh perizinan, sekaligus permohonan perizinan yang diajukan melalui Kabupaten Dairi untuk keperluan operasional PT. DPM di Dairi.
  2. Meminta Bupati Dairi dan Ketua DPRD Dairi melayangkan surat kepada Presiden RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta lembaga lainnya yang berwenang untuk meninjau ulang seluruh izin yang sudah ada dan izin yang akan diajukan oleh PT. DPM di daerah eksplorasi tambang.
  3. Meminta Bupati Dairi dan Ketua DPRD Dairi untuk mengambil kebijakan yang lebih mementingkan keluhan masyarakatnya daripada kepentingan PT. DPM.
  4. Bahwa apabila Bupati dan DPRD tetap saja tidak menghiraukan permohonan kami pada poin 1 sampai dengan poin 3, maka dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi demonstrasi dalam jumlah yang besar, supaya Bapak Bupati Dairi dan DPRD Dairi bisa mendengarkan keluhan kami secara langsung.

(rls/WFI)

scroll to top