Close

Aliansi Masyarakat Kampus (AMK) HUMBAHAS Meminta KLHK Supaya Segera Mencabut Izin Konsesi PT.TPL

Richard Siburian, Ketua AMK Humbahas menegaskan supaya Pemerintah dalam hal ini melalui KLHK supaya mencabut Izin konsesi penggunaan lahan PT.TPL

berdaulat.com, Toba – Aliansi Masyarakat Kampus (AMK) Humbang Hasundutan mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh karyawan dan security PT.TPL baru baru ini terhadap masyarakat adat Natumingka, di kabupaten Toba, Sumatera Utara.

Kejadian yang  bermula saat ratusan warga adat menghadang sekitar 400 pekerja dan petugas keamanan perusahaan akan masuk wilayah adat yang diklaim masuk konsesi perusahaan.

Dimana tanah adat mereka, yang juga merupakan tempat pekuburan leluhur, akan ditanami bibit ekaliptus. Warga tak mengizinkan.Sekuriti dan para pekerja mendorong warga adat sembari melempari batu dari belakang yang melukai setidaknya 12 orang.

Konflik antara PT. TPL dengan masyarakat ada Natumingka merupakan salah satu konflik diantara PT. TPL dengan masyarakat adat lainnya yang sudah terjadi. Karena masih mengedepankan arogansi kekuasaan akibatnya kekerasan dan intimidasi kerap dilakukan PT TPL terhadap masyarakat adat di wilayah konsesinya dan ada sekitar 23 komunitas masyarakat yang tersebar di 5 kabupaten terus berkonflik dengan PT TPL.

Richard Siburian, Ketua AMK Humbahas menegaskan supaya Pemerintah dalam hal ini melalui KLHK supaya mencabut Izin konsesi penggunaan lahan PT.TPL.  Richard juga mendukung pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk segera mencabut izin konsesi penggunaan lahan PT TPL (Toba Pulp Lestari), karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Toba.

“Pemerintah dalam hal ini melalui KLHK supaya segera mencabut Izin konsesi penggunaan lahan PT.TPL yang berada di 5 kabupaten kawasan tapanuli. Karena  dari awal berdirinya sejak sebelum berganti nama dari PT. Indorayon Utama Inti ke PT.TPL  selalu menimbulkan konflik dengan masyarakat bahkan bisa dikatakan hak hak masyarakat adat pun ikut dirampas.” ungkap Richard.

Richard juga sangat menyanyangkan pembiaran dari kepolisian atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh PT TPL terhadap masyarakat adat Natumingka di Kec. Borbor yang menimbulkan luka luka. Berharap adanya tindakan lanjut dari Kepolisian untuk mengusut tindakan kekerasan yang dilakukan oleh PT.TPL tersebut.

“Tidak adanya upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian disaat tindakan kekerasan yang terjadi antara PT.TPL dengan Masyarakat adat natumingka sangat jelas tidak adanya perlindungan dan jaminan HAM oleh negara. Pembiaran yang dilakukan oleh kepolisian sangat bertentangan dengan UU No 39 Tahun 199 tentang HAM, yang dimana  perlindungan dan jaminan atas Hak Hak warga negara yang jelas dan rinci di atur dalam UU tersebut,. Untuk itu kami meminta supaya pihak kepolisian mengusut tindakan kekerasan yang dilakukan oleh karyawan PT. TPL. Seogiyanya pihak kepolisian lebih baik berpihak kepada masyarakat. ungkap Richard.

Dengan dasar tersebut AMK Humbahas mengajak masyarakat yang berada di kawasan sekitaran Danau toba dan masyarakat Indonesia supaya bersatu dan sependapat untuk mendesak KLHK mencabut Izin Konsesi Penggunaan lahan PT. TPL.

“Sekiranya kita bersatu padu suarakan perlawanan terhadap korporasi Penindas yakni PT.TPL. Gerakan yang sudah ada sampai hari ini untuk menolak dan menutup PT. TPL harus kita dukung bersama. Dan kita juga meminta kepada pemerintah daerah baik tingkat kabupaten dan Provinsi Sumut  dan khususnya masyarakat Humbang Hasundutan yang daerahnya ada konsesi PT.TPL supaya bersama mendukung dan galang dukungan lebih besar atas gerakan rakyat tutup PT. TPL ini. Karena jika dilihat tak ada untung yang didapat oleh masyarakat dari PT.TPL yang ada justru kekerasan dan ketidak adilan”.  Tutup Richard. (rls/WFI)

scroll to top